Rabu, 25 Maret 2020

Orde Lama dan Orde Baru

PEMERINTAHAN MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU


Orde Lama

A. Pengerian Orde Lama
     Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan diantaranya orde lama dan orde baru.
Orde Lama adalah sebutan bagi periode pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
     Dari Orde Lama ini ada beberapa kejadian penting:

1) Pada Pasca Kemerdekaan 1945-1950
Pada tahun ini, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Yang berarti memiliki fungsi ganda yaitu,
Sebagai badan Eksekutif
Sebagai badan Legislatif
Pada pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan UUD 1945, yaitu :
Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, dari pembantu Presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat).
Terjadi perubahan sistem kabinet Presidensial menjadi kabinet parlementer.


2) Pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1959
Kenapa bisa disebut dengan masa Liberal?
 Karena, dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip – prinsip liberal. Pada saat negara kita menganut sistem demokrasi liberal, terdapat ciri – ciri sistem pemerintahan sebagai berikut :
Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
Presiden berhak membubarkan DPR
Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
Pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar. Yang membuat Undang -Undang Dasar  adalah tugas Dewan Konstituante, sampai tahun 1959 badan ini belum bisa membuat konstitusi baru. Akhirnya, pada 5 Juli Soekarno mengeluarkan dekrit dan membubarkan Konstituante.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah :
Pembentukan MPRS dan DPAS
Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lgi UUD 1950
Pembubaran Konstituante

i. Kebijakan Politk
Masyarakat bebas bekerja sesuai dengan keinginannya
Pemerintah tidak bertanggung jawab dalam masalahjual beli masyarakat
Semua diserahkan pada pihak swasta
Banyk terjadinya monopoli perdagangan.

ii. Kebijakan Ekonomi
Gunting Syafruddin
Senering atau memotong nilai mata uang diatas Rp 2,50
Program banteng
Memberikan pinjaman modal pada pengusaha-pengusaha local.
Nasionalisasi de javasche bank
sistem ekonomi ali-baba
        Merombak ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional.
Persetujuan finek (Finisial ekonomi)
REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
Musyawarah pembangunan

iii. Kebijakan Sosial
Keadaan yang serba tidak stabil, rakyat merasa tidak puas. Mereka telah lama mendambakan keadaan yang tentram, aman dan damai. Kesenjangan sosial juga terjadi. Ekonomipun terpuruk saat itu.

iv. Kebijakan Budaya
.• Pada Pendidikan terjadi transisi dari sistem pendidiakan Belanda dan dibentuknya Lembaga Pendidikan baru
Pada media terjadi nasionalisme pers Belanda dan berkembangnya pers di Indonesia
Pada kesenian didirikan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) dan politisasi seni akibat dari konsepsi Presiden tahun 1957

3) Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959 – 1967
Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin pertama kali oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan siding Kontituante pada tanggal 10 November 1956.
Pada masa ini ada penyimpangan – penyimpangan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu :

Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB
Presiden membubarkan DPR hasilpemilu 1955
Presiden menyatakan perang dengan Malaysia
Pancasila didentikkan dengan NASAKOM ( Nasionalis, Agama, dan Komunis )
Pada masa ini terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Peristiwa ini terjadi karena, persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI.

Adapun dampak dari peristiwa G 30 September yaitu:
Demostrasi menentang PKI
Keadaan ekonomi yang buruk
Kabinet serratus Menteri
Munculnya TRITURA TRI (Tri Tuntutuan Rakyat)

TRITURA Adalah tri tuntutan rakyat yang dicetuskan oleh para Mahasiswa dan didukung oleh ABRI pada tahun 1965.
Tuntutan ini ditunjukan kepada pemerintah. Isi TRITURA yaitu :
Pembubaran PKI
Penurunan harga barang
Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur PKI

i. Kebijakan Politik
Pembentukan MPRS ( Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara)
Pembentukan DPR-GR ( Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong)
Pembentukan DPAS ( Dewan Pertimbangan Agung Sementara)
Pembentukan Kabunet Kerja
Pembentukan Front Nasional
Penataan Organisasi Pertahanan dan keamanan
Penyederhanaan partai-partai politik
Penyederhanaan ekonomi

ii. Kebijakan Ekonomi
Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)
Penurunan Nilai Uang ( Devaluasi)
Deklarasi Ekonomi ( Dekon )
Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri
Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi ( KOTEO) dan Kesatuan Operasi (KESOP)
Peleburan bank-bank negara

iii. Kebijakan Sosial
Keadaan sosial bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin saat itu bangsa harus sangat menurut pada segala keputusan yang diambil oleh pemimpin negara karena pada saat itu keputusan dan segala pemikiran berpusat pada pemimpin negara.

iv. Kebijakan Budaya
Pada Pendidikan dilakukan pembagian jurusan pada SMA, dan pengenalan olahraga di sekolah.
Pada media dilakukan pengetahuan Surat Ijin Terbit da Surat Ijin Cetak ( SIT) untuk mengekang pers yang tidak sejalan dengan pemerintah.
Pada kesenian terjadi peningkatan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) diantara para seniman.


B. KELEBIHAN DAN  KEKURANGAN PEMERINTAHAN ORDE LAMA
KELEBIHAN
- Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri.
- Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer.
- Mampu membangun integritas nasional yang kuat.

KEKURANGAN
- Pertentangan idelogi antara NASAKOM
- Terjadi inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi
- Kehidupan politik tidak tumbuh demokratis.

C. BERAKHIRNYA ORDE LAMA
Pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno, lalu digantikan oleh Soeharto. Keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa orde lama, dan terjadinya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandate kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau SUPERSEMAR.

Orde Baru

Latar belakang orde baru

1. Terjadinya peristiwa G 30S PKI Pada tahun 1965
2. Terjadinya konflik Angkatan darat
3. Terjadinya inflasi hingga 600% mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin buruk
4. Pengecaman terhadap PKI
5. Kesatuan Aksi ( KAMI, KAPI, KASI,KAPPI,dll)
 Bertujuan untuk membasmi tokoh-tokoh yang terlibat G 30S PKI pada 10 Januari 1966
6. Reshuffle cabinet Dwikota pada tanggal 21 februari 1966, serta dibentuknya Kabinet Seratus Menteri
7. SUPERSEMAR oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto
8. TAP MPRS NO XXXIII/1964 MPRS yang berisi tentang pencabutan jabatan presiden soekarno dan mengangkat Letjen Soeharto sebagi presiden berikutnya pada tanggal 12 Maret 1967.

A. PENGERTIAN ORDE BARU
Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegra berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Orde ini lahir setelah terjadinya tragedy nasional pada tahun 1965.
Mengapa Orde Baru dapat bertahan selama 32 tahun ?
Karena, Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

i. Kebijakan politik
1) Pelaksanaan pemilu 1971
Pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 orde lama, pada pemilu waktu itu para pejabat pemerintahan hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu GOLKAR.
2) Penyederhanaan partai politik
Partai persatuan pembangunan terdiri dari NU, Parmusi, perti, PSII. Partai demokrasi Indonesia dari partai nasional Indonesia, partai katolik, partai murba, IPIK, Pakindo, dan terakhir Golongan Karya (Golkar)
3) Dwifungsi ABRI
Peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagi kekuatan sosial politik. ABRI bekerja ganda, dalam memiliki wakil MPR sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukan ABRI masa orde baru sangat dominan.
4) Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P-4)
Memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila.

ii. Kebijakan Ekonomi
1) Mengeluarkan anggaran belanja berimbang
2) Kebijakan yang digunakan untuk mengeang ekspansi kredit untuk usaha-usaha sector produktif
3) Menerapkan kebijakan rescheduling
4) Kebijakan penanaman modal bagi modal asing ( membuka kesempatan untuk investor luar negeri)

iii. Kebijakan Sosial
1) Merancang program Keluarga Berencana (KB)
2) Merancang Program Wajib Belajar
3) Mengendalikan media massa melalui SIUP
4) Melarang kegiatan politik di kampus
5) Melakukan pelarangan budaya Tionghoa

iv. Kebijakan Budaya
pengembangan budaya dan snei diarahkan kepada usaha-usaha yand dapat memperkuat kepribadian sosial, kebanggan, dan kesatuan nasional. Dilakukan peningkatan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah, kursus seni, organisasi seni, yang berbau kesenian di masyarakat

B. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PEMERINTAH ORDE BARU
KELEBIHAN
- Pengingkatan dari GDP per kapita dari $70 hingga $1000 pada ta-hun 1996
- Beberapa program untuk kesejahteraan keluarga yang tidak ber-hasil di laksanakan pada orde lama bisa di jalankanpada orde ba-ru.
- Tingkat pengangguran mulai menurun karena masyarakat semakin banyak yang pandai membaca.
- Tercukupinya kebutuhan pangan.
- Peningkatan keamanan di dalam negri.

KEKURANGAN
- Maraknya kasus korupsi, kolusi, dan juga tindakan nepotisme hampir di semua kalangan masyarakat
- Pembangunan yang berjalan tidak merata, terluhat perbedaan dras-tis pembangunan wilayah pusat dan daerah.
- Banyak kekayaan yang di pakai untuk pemerintah kota.
- Keenjangan pembangunan yang kian nampak.
- Kebebasan untuk berpendapat masih jauh diatas kesuksesan.

C. BERAKHIRNYA ORDE BARU
Berakhirnya masa orde baru disebabkan oleh situasi politik yang memanas pada tahun 1996 ditambah krisis ekonomi (krisis moneter) pada tahun 1997 maka bergeraklah para mahasiswa untuk menumbangkan kekuasaan orde baru yang dimulai pada bulan mei 1998. aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan orde baru, maka pada tanggal 21 mei 1998 presiden soeharto menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie untuk menggantikan sebagai presiden RI. mulai pemerintahan B.J. Habibie kehidupan politik mengalami perubahan atau reformasi, salah satunya adalah kebebasan berpolitik.



Orde Lama dan Orde Baru

PEMERINTAHAN MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU Orde Lama A. Pengerian Orde Lama      Setelah kemerdekaan, Ind...